BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA NEPAL

NAMA: NILUH AYU NOVIARI

NPM:1516031117

 

 ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS LAMPUNG

2015

PETA NEGARA NEPAL

arah dan Pemerintahan

Orang Newar diperkirakan telah mendiami wilayah yang sekarang menjadi Nepal sejak tahun 300-an Masehi. Hingga paruh kedua tahun 1700-an, daerah ini terdiri atas negara bagian kecil dan kebanyakan independen. Di tahun 1769 penguasa negara bagian Gorkha, Prithvi Narayan Shah, mendirikan kerajaan Nepal bersatu pertama dengan menaklukkan negara bagian di Lembah Kathmandu. Ia mendirikan ibukotanya di Kathmandu dan mendirikan dinasti yang memerintah sampai tahun 2008.

Prithvi Narayan dan penerusnya memperluas wilayah Nepal ketika mencoba untuk mengisolasi kerajaan dari pengaruh kolonial Eropa. Di tahun 1814, orang Nepal pindah ke India utara. Hal ini menciptakan konflik dengan Inggris, yang memperpanjang kekuasaan mereka atas India. Dalam perang 1814-1816 dengan Inggris, Nepal kalah. Perjanjian perdamaian mengurangi wilayah Nepal sampai sekitar batas masa kini dan memberi Inggris pengaruh besar dalam urusan Nepal.

Keluarga Rana

Periode setelah perang dengan Inggris ditandai dengan perebutan kekuasaan antara raja-raja Nepal dan beberapa keluarga bangsawan. Pada tahun 1846, Jung Bahadur Rana menguasai negara, yang dikelolanya sebagai perdana menteri. Meskipun raja Nepal terus menduduki tahta, mereka hanyalah boneka. Kekuatan politik yang sebenarnya ada di tangan keluarga Rana, yang anggotanya menjabat sebagai perdana menteri turun-temurun selama lebih dari satu abad.

Restorasi Otoritas Kerajaan

Ketidakpuasan dengan keluarga Rana akhirnya menyebabkan pemberontakan bersenjata yang menggulingkan pemerintahan keluarga itu pada tahun 1951. Otoritas kerajaan dikembalikan ke Raja Tribhuwan. Upaya untuk menemukan bentuk pemerintahan yang cocok terbukti sulit bagi Tribhuwan dan putranya, Mahendra, yang menduduki tahta pada tahun 1955. Pemerintah Nepal yang terpilih pertama berkuasa di bawah konstitusi tahun 1959, namun segera diberhentikan oleh Raja Mahendra karena ia menganggap sistem baru itu tidak bisa dijalankan.

Mahendra mengeluarkan konstitusi baru pada tahun 1962 untuk membuat bentuk pemerintahan yang lebih tradisional berdasarkan panchayat, atau dewan. Dewan ini terdiri atas panchayat desa tradisional, yang dipilih secara langsung oleh rakyat, hingga panchayat nasional, yang dipilih oleh dewan.

Mahendra digantikan pada tahun 1972 oleh putra sulungnya, Birendra. Pada tahun 1980, setelah demonstrasi mahasiswa yang menuntut pemilu yang lebih demokratis, Raja Birendra menyerukan pemilihan nasional berkaitan dengan masalah ini. Rakyat tetap memilih untuk menggunakan sistem panchayat, tetapi dengan reformasi.

Namun, reformasi sederhana dari raja hanya sedikit menenangkan rakyat. Protes luas memaksanya untuk menyetujui konstitusi baru pada tahun 1990 yang mendukung sistem politik multipartai, dengan legislator dua rumah. Konstitusi ini juga menjadi landasan pemerintah yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

Kerajaan

Setelah berabad-abad persaingan antara tiga kerajaan, pada pertengahan abad ke-18, Prithvi Narayan Shah, seorang Raja Gurkha, menyatukan kerajaan. Ia memulai misinya pada 1765 dengan mencari bantuan dari India. Setelah beberapa pertempuran dan pengepungan berdarah yang berlangsung selama 3 tahun, pada 1768 ia berhasil menyatukan Lembah Kathmandu dan sekitarnya. Namun, pertempuran yang sebenarnya tidak pernah terjadi dalam penaklukkan lembah Kathmandu, melainkan diambil alih oleh Prithvi Narayan dan pasukannya tanpa usaha apapun, ketika semua warga lembah sedang merayakan festival Indra Jatra, sebuah festival Newar. Acara ini menandai kelahiran bangsa modern Nepal.

Pada tahun 1788, Nepal menaklukkan Sikkim dan mengirim tentara ke Tibet. Kangra di India bagian utara juga diduduki oleh Nepal. Pada tahun 1809, Ranjit Singh penguasa Sikh di Punjab, turut campur tangan dengan mengusir tentara Nepal di timur sungai Sutlej.

Nepal Raya membentang dari Sungai Tista di timur sampai Kangra, menyeberangi Sungai Sutlej di barat serta lebih jauh ke selatan ke dataran Terai dan utara Himalaya saat ini. Dalam sebuah perselisihan dan perang dengan Tibet, Tibet berhasil menguasai pegunungan dan Nepal membayar kompensasi kerusakan kepada Tibet.

Persaingan antara Nepal dan British East India Company (BEC) dalam pencaplokan negara-negara kecil yang berbatasan dengan Nepal akhirnya mengarah pada Perang Anglo-Nepal (1815-1816). Pada awalnya BEC meremehkan Nepal dan dikalahkan akibat kekurangan tentara pendukung. BEC sangat terkesan dengan keberanian dan kompetensi tentara Nepal. Reputasi tentara Gurkha sebagai tentara sengit dan kejam mulai dikenal. Perang berakhir dengan ditandatangani Perjanjian Sugauli, dimana Nepal menyerahkan Sikkim dan Terai kepada BEC serta memperbolehkan BEC untuk merekrut tentara Gurkha sebagai bagian tentara BEC.

Faksionalisme di dalam keluarga kerajaan menyebabkan periode ketidakstabilan. Pada 1846 terjadi sebuah insiden yang mengungkap bahwa ratu Nepal telah merencanakan untuk menggulingkan Jung Bahadur Rana, seorang pemimpin militer. Hal ini menyebabkan Pembantaian Kot; bentrokan bersenjata antara personel militer dan pegawai yang setia kepada ratu menyebabkan pembantaian beberapa ratus pangeran dan bangsawan di seluruh negeri. Jung Bahadur Rana muncul sebagai pemenang dan mendirikan Dinasti Rana.

Dinasti Rana yang pro-Inggris membantu Inggris selama Pemberontakan Sepoy India tahun 1857 (dan kemudian di Perang Dunia). Beberapa bagian dari Daerah Terai dikembalikan ke Nepal oleh Inggris sebagai sikap ramah, karena bantuan militer Nepal untuk mempertahankan kontrol Inggris di India selama Pemberontakan Sepoy. Pada tahun 1923, Britania Raya dan Nepal secara resmi menandatangani perjanjian persahabatan, di mana kemerdekaan Nepal diakui oleh Inggris.

Perbudakan dihapuskan di Nepal pada tahun 1924. Namun jeratan hutang bahkan melibatkan anak-anak debitur telah menjadi masalah sosial yang terus-menerus dalam Terai.Pada akhir 1940-an, baru muncul gerakan pro-demokrasi dan partai politik di Nepal adalah kritis terhadap otokrasi Rana. Sementara itu, dengan invasi Tibet oleh China pada 1950-an, India berusaha untuk mengimbangi ancaman militer yang dirasakan dari tetangga utara dengan mengambil langkah-langkah untuk menegaskan pengaruh yang lebih di Nepal. India disponsori baik Tribhuvan Raja (memerintah 1911-1955) sebagai penguasa baru Nepal pada tahun 1951 dan pemerintahan baru, sebagian besar terdiri dari Partai Kongres Nepal, dengan demikian mengakhiri hegemoni Rana dalam kerajaan.

Setelah bertahun-tahun kekuasaan perselisihan antara raja dan pemerintah, Raja Mahendra (memerintah 1955-1972) membatalkan percobaan demokrasi pada tahun 1959, dan sistem panchayat dibuat untuk memerintah Nepal sampai tahun 1989, ketika "Jan Andolan" (Gerakan Rakyat) memaksa Raja Birendra (memerintah 1972-2001) untuk menerima reformasi konstitusional dan untuk membentuk suatu parlemen multipartai yang membawa kursi di Mei 1991. Pada tahun 1991-1992, Bhutan mengusir sekitar 100.000 etnis Nepal, sebagian besar di antaranya telah tinggal di tujuh kamp pengungsi di Nepal timur sejak itu.Pada tahun 1996, Partai Komunis Nepal (Maois) mulai menawarkan untuk menggantikan sistem parlementer kerajaan dengan republik sosialis rakyat dengan cara kekerasan. Hal ini menyebabkan Perang Sipil Nepal panjang dan lebih dari 12.000 kematian. Pada tanggal 1 Juni 2001, ada pembantaian di istana kerajaan. Raja Birendra, Ratu Aiswarya, Putra Mahkota Dipendra dan tujuh anggota lain dari keluarga kerajaan dibunuh.

Setelah pembantaian itu, saudara Birendra, Gyanendra mewarisi tahta. Pada tanggal 1 Februari 2005, Gyanendra memecat pemerintah dan mengambil seluruh kekuasaan eksekutif penuh untuk meredam gerakan kekerasan Maois, tetapi inisiatif ini tidak berhasil karena jalan buntu telah dikembangkan di mana Maois yang tertanam kuat dalam hamparan besar desa namun tidak bisa menghalau militer dari berbagai kota dan kota terbesar. Pada bulan September 2005, Maois mengumumkan gencatan senjata sepihak tiga bulan untuk bernegosiasi.

Sebagai tanggapan terhadap gerakan demokrasi 2006 Raja Gyanendra setuju untuk melepaskan kekuasaan berdaulat kepada rakyat. Pada tanggal 24 April 2006 DPR dibubarkan Perwakilan Rakyat diangkat kembali. Menggunakan otoritas yang baru diperoleh berdaulatnya, pada tanggal 18 Mei 2006, DPR dengan suara bulat memilih untuk membatasi kekuasaan raja dan menyatakan Nepal sebagai negara sekuler, resmi mengakhiri waktu dihormati dalam status sebagai Kerajaan Hindu. Pada tanggal 28 Desember 2007, RUU yang telah disahkan di parlemen untuk mengubah pasal 159 konstitusi - mengganti "Ketentuan tentang Raja" dengan "Ketentuan Kepala Negara" -. Mendeklarasikan Nepal sebuah republik federal, dan dengan demikian menghapuskan monarki RUU itu mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2008, sebagai majelis konstituante sangat memilih untuk menghapuskan kekuasaan kerajaan. Partai Komunis Nepal (Maois) memenangkan jumlah kursi terbesar dalam pemilihan Majelis Konstituante yang diadakan pada tanggal 10 April 2008, dan membentuk pemerintah koalisi yang mencakup sebagian besar pihak dalam CA. Meskipun tindakan kekerasan terjadi selama periode pra-pemilihan, pemantau pemilu mencatat bahwa pemilihan itu sendiri nyata damai dan "baik dilakukan".

Majelis yang baru terpilih bertemu di Kathmandu pada tanggal 28 Mei 2008, dan, setelah pemungutan suara dari 564 anggota Majelis konstituen, 560 memilih untuk membentuk pemerintahan baru, dengan monarki Rastriya Prajatantra Partai, yang memiliki empat anggota di perakitan, mendaftarkan suatu catatan tidak setuju. Pada titik itu, dinyatakan bahwa Nepal telah menjadi sekuler dan inklusif republik demokratis, dengan pemerintah mengumumkan hari libur umum tiga-hari dari 28-30 Mei. Raja itu kemudian diberikan 15 hari untuk mengosongkan Narayanhiti Royal Palace, untuk membuka kembali sebagai museum publik.

Meskipun demikian, ketegangan politik dan pertempuran konsekuensi pembagian kekuasaan terus di Nepal. Pada bulan Mei 2009, pemerintah yang dipimpin Maois digulingkan dan lain pemerintahan koalisi dengan semua partai politik besar melarang Maois dibentuk. Madhav Kumar Nepal Partai Komunis Nepal (Unified Marxist-Leninis) dibuat Perdana Menteri pemerintah koalisi.

Republik

Hingga tahun 2006 Nepal merupakan satu-satunya kerajaan Hindu di dunia. Pada tahun 2006 parlemen Nepal menyatakan Nepal diubah menjadi negara sekuler. Pada 28 Mei 2008, Nepal mengganti sistem pemerintahannya dari kerajaan yang sudah bertahan selama 250 tahun menjadi republik sehingga secara resmi nama "Kerajaan Nepal" pun berubah menjadi "Republik Nepal".

Analisis

Menurut analisis saya sistem pemerintahan republik yang digunakan oleh negara nepal sudah sangat baik karena pada sistem pemerintahan sebelumnya negara tersebut masih mangalami banyak kemunduran dalam sistem pemerintahan tetapi pada saat sistem pemerintahan republik yang dimulai pada tahun 2006 negara tersebut sudah banyak sekali kemajuan yang dialami dan sistem pemerintahan tersebut bertahan sampai saat ini.

 

Tugas Politik Imran Sumardi

BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDIA

OLEH:

IMRAN SUMARDI
1516031011

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2015

Negara Thailand

Tata Lian Purnama

1516031079

Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

2015

Thailand

Bentuk Negara Thailand

Bentuk negara Thailand adalah kesatuan, Thailand dibagi menjadi 77 Provinsi (termasuk Bangkok) yang disebut changwat setiap changwat dipimpin gubernur yang disebut Phuwarachakan.

Phuwarachakan adalah PNS-PNS karir yang diangkat oleh Mendagri, kecuali Gubernur Bangkok yang dipilih rakyat.

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara Thailand merupakan Parlementer. Negara ini dipimpin oleh seorang raja. Sedangkan kepemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Pemilihan perdana menteri dilakukan dengan cara :

 Public Election

atau Pemilihan Umum. Kemudian calon Perdana Menteri yang terpilih melalui pemilihan umum dilantik oleh Raja. Raja dipilih secara turun temurun, raja yang memipin negara Thailand saat ini adalah raja Bhumibol. Raja Bhumibol.

Latar belakang memilih bentuk negara dan sistem pemerintahan negara thailand

Thailand memiliki Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional [Kendati Monarki Konstitusional, Thailand menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang 1932 - 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Monarki Absolut Thailand dihapus sejak tahun 10 Desember 1932, hari konstitusi Thailand.

Monark Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monark tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari. Ada Dewan Negara Thailand, beranggota 18 orang yang diangkat Monark, yang fungsinya memberi nasehat berdasarkan permintaan Monark. Menteri-menteri dalam kabinet Thailand diangkat oleh Monark tetapi bertanggung jawab kepada Rathasapha. ].

Thailand menganut Sistem pemerintahan: Parlementer [Monark sebagai Kepala Negara; Perdana Menteri sebagai Kepala Administratif Pemerintahan].

Parlemen: Bikameral (Sapha Phuthaen Ratsadon/House of Representatives +  Wuthisapha/Senate). Sapha Phuthaen Ratsadon dan Wuthisapha merupakan unsur parlemen Thailand (Rathasapha) [Sapha Phuthaen Ratsadon terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 100 orang dipilih lewat sistem proporsional dengan varian Party List (dari parpol), sementara 400 dengan sistem mayoritas dengan varian First-Past-The-Post (dari parpol).  Fungsi utamanya menginisiasi dan memberi persetujuan RUU, merancang anggaran, memilih Perdana Menteri dari antara anggota parlemen, memberhentikan menteri, memonitor administrasi negara, serta bersama Wuthisapha memutuskan masalah-masalah substansial negara seperti masalah konstitusi, prosedur pemerintahan yang penting, deklarasi perang dan damai, serta meratifikasi perjanjian internasional. 

Anallisa Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan

Menurut saya bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dimiliki negara Thailand belum efektif sampai sekarang karna sistem pemerintahan negara Thailand dari abad ke 13 sampai sekarang adalah pemerintahan yang dibentuk oleh koalisi partai-partai politik yang dipimpin oleh perdana menteri. Sementara Thailand telah mengalami banyak kudeta d’Etats sejak menjadi monarki konstitusional dan politik Thailand adalah urusan kontroversial, orang-orang Thai yang aktif secara politik dan nilai tempat yang tinggi pada demokrasi mereka bisa dibilang lemah. Saat ini, Thailand terlibat dalam perdebatan politik atas implikasi dari kudeta itu dan menggoncangkan legislatif berikutnya hingga disebabkan oleh protes masa baik menentang dan mendukung mantan perdana menteri. Meskipun demikian, rakyat Thailand sangat aktif secara politik dan menghargai kebebasan mereka meskipun demokrasi mereka lemah.

Ø  http://www.academia.edu/5497130/BAB_II_PEMBAHASAN

Ø  http://hutagaoltrisna.blogspot.co.id/2014/12/sistem-pemerintahan-thailand.html

BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MYANMAR

NAMA : MEGA MEILISA MANARA
NPM : 1516031029

ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS LAMPUNG 2015

NEGARA MYANMAR

PETA NEGARA MYANMAR:

  BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MYANMAR

Myanmar merupakan salah satu Negara yang terletak di Asia Tenggara, dan merupakan salah satu anggota dari ASEAN yang berbentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Myanmar adalah Juntai Militer yang di kenal dengan nama The State Peace and Development Council (SPDC). Kepala Negara Myanmar di pegang oleh Juntai (Jendral), sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh perdana menteri. Sejak Juntai Militer menguasai Myanmar, banyak terjadi demonstrasi yang di lakukan oleh rakyat Myanmar. Para pendemonstrasi ini terdiri dari rakyat Myanmar yaitu para aktivis mahasiswa dan para tokoh agama yaitu para biksu.

Myanmar pemerintahannya berbentuk Oligarki Militer. Oligarki adalah negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer. Parlemen: Menurut konstitusi seharusnya Bikameral (Pyithu Hluttaw/setara House of Representatives + Amyotha Hluttaw/setara Senate). Saat ini dijalankan oligarki militer.

LATAR BELAKANG BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA MYANMAR

Dalam sejarahnya junta militer di myanmar ini sudah berkuasa sejak terjadinya kudeta militer oleh jendral Ne Win terhadap pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962. Setelah pemerintahan sipil jatuh dan beralih menjadi junta militer yang dipimpin oleh jendral Ne Win dan PM nya U Maung Maung kha, negara myanmar menjalankan pemerintahan dan politiknya secara otoriter. Eksistensi militer yang amat kuat di myanmar ini mengakar dengan membuat konstruksi dari konstitusi untuk mendukung keberadaan dari mereka sehinga membuat demokrasi menjadi sebuah wacana belaka dan tidak terwujudnya keadaan semestinya dimana kekuasaan pemerintaan semestinya berada di tangan sipil. Sejak pertama kali junta militer berkuasa di myanmar, sudah banyak sekali terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat myanmar ini sendiri yang beberapa dimotori oleh para aktivis mahasiswa maupun tokoh-tokoh agama yaitu para biksu. Aksi demontrasi terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah berkuasanya junta militer di myanmar terjadi pada 8 agustun 1988 yang pada akhirnya demostrasi ini dikenal dengan generasi 88 yang didalamnya melibatkan banyak sekali pelajar dan biksu sebagai bentuk perlawana rakyak myanmar terhadap Ne Win dan menuntut sistem demokrasi. Tanpa adanya keraguan pemerintahan junta militer pada saat itu menanggapi demonstrasi ini dengan jalan kekerasan[1].

          Pada akhir dari peristiwa ini dicatat kurang lebih 3000 aktivis mahasiswa dan anggota pastai oposisi dikhabarkan meningal dunia akhibat kekerasan yang dilakukan junta militer dalam demonstrasi generasi 88. Demonstrasi ini dimotori oleh kaum biksu yang dipicu oleh melambungnya harga bahan bakar minyak pada saat itu yang mencapai 500 persen. Kenaikan harga minyak sebesar ini memicu kenaikan kebutuhan lain dan tentu harga ini tidak lah masuk akal dan tidak dapat diraih oleh masyarakat myanmar ditenga ekonomi rakyat yang kurang sejatrah. Disisi lain korupsi merajalela di kalang militer dan penjabat myanmar. Pada biksu sendiri memiliki peran dan andil yang amat besar dalam sejarah myanmar. Kiprah dan keterlibatan para biksu sebenarnya sudah berlangsung sejak perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme inggris. Pengaruh pada biksu sangatlah besar mengingat mayoritas masyarakat beragama Budha. Tewasnya 3000 aktivis dalam demonstrasi terbesar myanmar ini memicu kekecewaan oleh seorang tokoh di myanmar yaitu Aung San Suu Kyi. Aung San Suu kyi sendiri merupakan tokoh penting dalam perjalanan rakyat myanmar menuju demokrasi nantinya. Hampir seluruh pergerakan perjuangan rakyat myanmar tidak terlepas dari Aung San Suu Kyi ini[2]. Pada tanggal 15 Agustus 1988 Aung San Suu Kyi yang merasa kecewa akan tindakan kebrutalan dari pemerintah junta militer memutuskan untuk terjun dalam dunia politik. Dalam surat terbukanya kepada pemerintahan ia meminta dibentuknya komite konsultasi independen untuk mempersiapkan pemilu dengan konsep multi partai. Aung San Suu kyi menjadi tokoh tonggak awal demokrasi di myanmar dan menjadi ancaman terbesar bagi pemerintahanan junta militer yang nanti nya akan banyak sekali penahanan paksa terhadap Aung San Suu kyi oleh junta militer. Kedepannya Aung San Suu Kyi merupakan orang yang berhasil membawa masalah myanmar ke dunia internasional sehingga keadaan dimyanmar menjadi perhatian

salah satu organisasi internasional regional yaitu ASEAN yang nanti nya akan memiliki peran penting dalam pendemokrasian di myanmar.

Perjuangan keras rakyat myanmar dalam aksi demonstrasi terbesar yang tercatat dalam sejarah myanmar akhirnya berhasil membuat pemimpin junta militer Jendral Ne Win mengundurkan diri saat itu. Pengunduran diri dari jendral Ne Win sama sekali tidak menandakan berakhirnya junta militer pada saat itu. Setelah jatuhnya jendral Ne Win kepemimpinan diambil alih oleh Jendar Maung Maung yang sama-sama berlatar belakang militer. Meski begitu kebijakan jendral maung maung lebih cendung bersifat demokratis dah hal ini dianggap sebagai sebuah ancaman yang besar bagi kekuasan junta militer. Hal ini berimbas pada kudeta militer untuk kedua kali nya yang kali ini dilakukan oleh Jendral Saw Maung pada 19 september 1988. Setelah kurang lebih empat tahun memimpin akhirnya pada tanggal 1992, Saw Maung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara dan mengangkat Jendral Than Shwe sebagai penggantinya.

Demokrasi yang diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di myanmar menyebabkan pelanggaran HAM dimana mana. Junta militer yang mengambil alih kekuasaan mendominasi bahkan mengendalikan sistem pemerintahan dengan membentuk Dewan Peneguhan Hukun dan Peraturan (SLORC) dan kemudian diganti menjadi nama Dewan Ketentraman dan Pembangunan Negara agar dianggap lebih ‘halus’ meski dalam pelaksanaanya jauh dari harapan serata banyak melanggar HAM.

LATAR BELAKANG SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MYANMAR

Sejarah Myanmar dapat dilihat sejak awal kemerdekaan, 4 Januari 1948, sebagai republik independen Union of Burma, dengan Sao Shwe Thaik sebagai Presiden dan U Nu sebagai Perdana Menteri. Demokrasi di Myanmar terhenti pada 1962, ketika Jenderal Ne Win melancarkan kudeta dan sempat mengendalikan pemerintahan selama 26 tahun. Junta militer yang otoriter memperkokoh cengkeraman kekuasannya melalui kudeta dan membatasi ruang gerak kaum oposisi pro-demokrasi. Demonstrasi-demonstrasi pro-demokrasi seperti yang telah terjadi pada 1974, 1988 dan 2007 ini, selalu dihadapi dengan kekerasan militer. Pada 1988 Jenderal Saw Maung melakukan kudeta dan membentuk pemerintahan yang dikenal sebagai State Law and Order Restoration Council (SLORC). Pada 1989, SLORC mengumumkan keadaan darurat untuk memukul para demonstran pro-demokrasi. Pada 1989 rezim SLORC mengubah nama Burma menjadi Myanmar.

Menurut Samuel P. Huntington dalam bukunya Tertib Politik menjelaskan bahwa, di dalam Oligarki Pretorian perjuangan untuk memperoleh kekuasaan seringkali dibarengi dengan kudeta tetapi aksinya hanya merupakan “revolusi istana” ketika satu anggota oligarki mengganti kedudukan anggota lain tanpa menumpahkan darah. Kepemimpinan puncak memang mengalami perubahan, tetapi di dalam ruang lingkup wewenang pemerintahan atau partisipasi tidak terjadi perubahan yang berarti dan landasan legitimasi sebagaimana halnya kerajaan mulai berakhir dan slogan serta program baru revolusi dan pembangunan nasional mulai disebarluaskan (Samuel P. Huntington - Rajawali Pers – 2004)

Sedangkan menurut Saurip Kadi mengungkapkan bahwa, Kondisi masyarakat pretorian inilah yang mendorong militer untuk terlibat dalam politik karena masyarakatnya berupaya masuk ke dalam politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan meskipun bangunan politiknya belum mapan (Saurip Kadi – PARRHESIA - 2006)

Kondisi inilah yang mendorong militer Burma atau Myanmar untuk menguasai kekuasaan karena keadaan politik yang belum mapan. Penguasaan militer terhadap pemerintahan Myanmar memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru dimana tentara Myanmar adalah para pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma/Myanmar dari kolonialisme Inggris.

ANALISIS:

menurut saya negara myanmar dengan bentuk pemerintahan juntai militer itu kurang cocok , karena banyak sekali masyarakat yang menentang akan hal tersebut, banyak rakyat myanmar yang berdemonstrasi. Sudah banyak sekali terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat myanmar ini sendiri yang beberapa dimotori oleh para aktivis mahasiswa maupun tokoh-tokoh agama yaitu para biksu. Selain itu banyak kebutuhan yang harganya melonjak. Disisi lain korupsi merajalela di kalang militer dan penjabat myanmar

DAFTAR PUSTAKA

http://taufikav.blogspot.com/2013_10_01_archive.html

http://taufikav.blogspot.co.id/2013/10/bentuk-pemerintahan-sistem.html

http://aguzssudrazat.blogspot.co.id/2013/09/sistem-pemerintahan-myanmar.html

http://kannutuan.blogspot.co.id/2011/05/frozen-democracy-myanmar.html

---

BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MESIR Oleh Medi Saputra

BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MESIR

Nama: Medi Saputra

NPM: 1516031085

Jurusan: Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

Tahun Ajaran 2015/2016

Peta Negara Mesir

A.   Bentuk Negara 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keadaan politik Mesir masa pemerintahan Raja Farouk banyak mengalami kekacauan, diantaranya sering terjadi  pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat, dan adanya dominasi Inggris yang berperan dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. TerjadiKeadaan tersebut membuat munculnya banyak kelompok oposisi dalam masyarakat yang diwakili oleh Free Officers (Perwira Bebas) dan Ikhwanul Muslimin. Free Officers (Perwira Bebas) dan Ikhwanul Muslimin sama-sama merasa prihatin terhadap kondisi Mesir dan memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Free Officers (Perwira Bebas) di bawah komando Gamal Abdul Nasser menggerakkan pemberontakan untuk menggulingkan Raja Farouk. Puncak revolusi terjadi pada tanggal 23 Juli 1952 ditandai dengan banyaknya pusat-pusat pemerintahan yang diduduki oleh kelompok militer anti Raja Farouk. Revolusi tersebut berhasil dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Farouk di Mesir. Pada tanggal18 Juni 1953 sistem pemerintahan monarki Mesir diganti dengan republik, sekaligus pengangkatan Muhammad Naguib sebagai presiden

Mesir Republik Arab Mesir selain mengusung bentuk negara republik negara ini juga menggunakan sistem negara kesatuan bukan negara federal. Karena negara yang memiliki luas wilayah tidak lebih luas dari 2.000.000 km dirasa cukup dibentuk negara yang  berpusat di ibukota. Hal ini juga karena Mesir sejak dahulu adalah berbentuk satu kerajaan. Sehingga hal ini juga bisa meminimalisir konflik di internal negara tentang masalah wilayah.

B.   Sistem Pemerintahan Mesir 
Republik Mesir yang memiliki presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab pada parlemen sebenarnya memiliki seorang perdana menteri. Sehingga beberapa kemudian menganggap bahwa Mesir memiliki sistem  pemerintahan semi-presidensial. Namun dalam prakteknya, perdana menteri seakan hanya sebuah simbol semata, karena kekuasaan eksekutif tetap di bawah kenadali  presiden. Hal ini yang membuat sistem pemerintahan Mesir sedikit unik.

Dalam praktek pemerintahan memang Perdana Menteri Mesir seringkali tidak terdengar namanya. Perdana menteri ditunjuk langsung oleh presiden, berbeda dengan sistem parlementer yang perdana menterinya dipilih oleh parlemen. Sehingga perdana menteri disini tidak merepresentasikan kepentingan parlemen dan tidak bertanggung jawab pada parlemen. 

Presiden pada esensinya adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri dan Menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada People's Assembly baik secara langsung maupun tidak langsung.
  
C.   Latar Belakang 
Mesir yang dahulunya berbentuk kerajaan dan kesultanan yang monarki, pada tahun 1953 terjadi gerakan penghapusan monarki di Mesir dan Sudan. Setelah itu dibentuklah negara baru Republik Mesir yang dipimpin oleh seorang  presiden, bukan lagi raja ataupun sultan. Runtuhnya monarki dinilai karena kemampuan Raja Farouk yang dipandang terlalu lemah dalam memimpin negaranya, khususnya soal Perang Arab-Israel yang saat itu sedang panas-panasnya. Mesir sendiri telah mengalami dua kali transisi republik. Republik Mesir kemudian diganti dengan Republik Arab Bersatu, kemudian diganti dengan yang sekarang adalah Republik Arab Mesir. Revolusi Mesir 23 Juli 1952 memberikan dampak politik yang sangat besar  bagi Mesir. Pasca Revolusi Mesir 23 Juli 1952, terjadi perubahan status  pemerintahan monarki menjadi republik guna mengikuti perkembangan politik dunia yang cenderung modern.

D.   Analisa Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan 
Menurut saya bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dimiliki Negara mesir sudah efektif, karena mesir yang dulu masih menggunakan bentuk negara monarki yang dipimpin oleh raja sangat tidak efektif karena kemampuan raja yang dipandang terlalu lemah dalam memimpin negaranya, khususnya soal perang Arab-Israel yang saat itu sedang panas-panasnya.
Dengan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang saat ini, mesir sudah sangat berkembang dan dirasa cukup dibentuk negara yang berpusat di ibukota. Hal ini juga karena Mesir sejak dahulu adalah berbentuk satu kerajaan. Sehingga hal ini juga bisa meminimalisir konflik di internal negara tentang masalah wilayah.

Daftar Pustaka : 
http://www.academia.edu/6533327/_Revisi_Perbandingan_Sistem_Pemerintahan_Republik_Iran_dan_Republik_Mesir 
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir 
http://www.sejarah-negara.com/2013/09/tentang-negara-mesir.html 
http://wijioktaviani.blogspot.co.id/2012/11/artikel-study-banding-di-mesir.html 
https://saripedia.wordpress.com/tag/republik-arab-mesir/ 
http://rizkygistiyan.blogspot.co.id/2009/12/peta-negara-mesir-negara-mesir-ibu-kota.html