BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MYANMAR
NAMA : MEGA MEILISA MANARA
NPM : 1516031029
NPM : 1516031029
ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS LAMPUNG 2015
NEGARA MYANMAR
PETA NEGARA MYANMAR:
BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MYANMAR
Myanmar
merupakan salah satu Negara yang terletak di Asia Tenggara, dan merupakan salah
satu anggota dari ASEAN yang berbentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Myanmar adalah Juntai Militer yang di kenal
dengan nama The State Peace and Development Council (SPDC). Kepala Negara
Myanmar di pegang oleh Juntai (Jendral), sedangkan kepala pemerintahan
dikepalai oleh perdana menteri. Sejak Juntai Militer menguasai Myanmar, banyak
terjadi demonstrasi yang di lakukan oleh rakyat Myanmar. Para pendemonstrasi
ini terdiri dari rakyat Myanmar yaitu para aktivis mahasiswa dan para tokoh
agama yaitu para biksu.
Myanmar pemerintahannya berbentuk Oligarki Militer. Oligarki adalah negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh
kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga
atau militer. Parlemen: Menurut konstitusi seharusnya Bikameral (Pyithu
Hluttaw/setara House of Representatives + Amyotha Hluttaw/setara Senate). Saat
ini dijalankan oligarki militer.
LATAR BELAKANG BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA MYANMAR
Dalam
sejarahnya junta militer di myanmar ini sudah berkuasa sejak terjadinya kudeta
militer oleh jendral Ne Win terhadap pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin
oleh U Nu pada tahun 1962. Setelah pemerintahan sipil jatuh dan beralih menjadi
junta militer yang dipimpin oleh jendral Ne Win dan PM nya U Maung Maung kha,
negara myanmar menjalankan pemerintahan dan politiknya secara otoriter.
Eksistensi militer yang amat kuat di myanmar ini mengakar dengan membuat
konstruksi dari konstitusi untuk mendukung keberadaan dari mereka sehinga
membuat demokrasi menjadi sebuah wacana belaka dan tidak terwujudnya keadaan
semestinya dimana kekuasaan pemerintaan semestinya berada di tangan sipil.
Sejak pertama kali junta militer berkuasa di myanmar, sudah banyak sekali
terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat myanmar ini
sendiri yang beberapa dimotori oleh para aktivis mahasiswa maupun tokoh-tokoh
agama yaitu para biksu. Aksi demontrasi terbesar yang pernah terjadi sepanjang
sejarah berkuasanya junta militer di myanmar terjadi pada 8 agustun 1988 yang
pada akhirnya demostrasi ini dikenal dengan generasi 88 yang didalamnya
melibatkan banyak sekali pelajar dan biksu sebagai bentuk perlawana rakyak
myanmar terhadap Ne Win dan menuntut sistem demokrasi. Tanpa adanya keraguan
pemerintahan junta militer pada saat itu menanggapi demonstrasi ini dengan
jalan kekerasan[1].
Pada
akhir dari peristiwa ini dicatat kurang lebih 3000 aktivis mahasiswa dan
anggota pastai oposisi dikhabarkan meningal dunia akhibat kekerasan yang
dilakukan junta militer dalam demonstrasi generasi 88. Demonstrasi ini dimotori
oleh kaum biksu
yang dipicu oleh melambungnya harga bahan bakar minyak pada saat itu yang
mencapai 500 persen. Kenaikan harga minyak sebesar ini memicu kenaikan
kebutuhan lain dan tentu harga ini tidak lah masuk akal dan tidak dapat diraih
oleh masyarakat myanmar ditenga ekonomi rakyat yang kurang sejatrah. Disisi
lain korupsi merajalela di kalang militer dan penjabat myanmar. Pada biksu
sendiri memiliki peran dan andil yang amat besar dalam sejarah myanmar. Kiprah
dan keterlibatan para biksu sebenarnya sudah berlangsung sejak perjuangan
kemerdekaan melawan kolonialisme inggris. Pengaruh pada biksu sangatlah besar
mengingat mayoritas masyarakat beragama Budha. Tewasnya 3000 aktivis dalam
demonstrasi terbesar myanmar ini memicu kekecewaan oleh seorang tokoh di
myanmar yaitu Aung San Suu Kyi. Aung San Suu kyi sendiri merupakan tokoh
penting dalam perjalanan rakyat myanmar menuju demokrasi nantinya. Hampir
seluruh pergerakan perjuangan rakyat myanmar tidak terlepas dari Aung San Suu
Kyi ini[2].
Pada tanggal 15 Agustus 1988 Aung San Suu Kyi yang merasa kecewa akan tindakan
kebrutalan dari pemerintah junta militer memutuskan untuk terjun dalam dunia
politik. Dalam surat terbukanya kepada pemerintahan ia meminta dibentuknya
komite konsultasi independen untuk mempersiapkan pemilu dengan konsep multi
partai. Aung San Suu kyi menjadi tokoh tonggak awal demokrasi di myanmar dan
menjadi ancaman terbesar bagi pemerintahanan junta militer yang nanti nya akan
banyak sekali penahanan paksa terhadap Aung San Suu kyi oleh junta militer.
Kedepannya Aung San Suu Kyi merupakan orang yang berhasil membawa masalah
myanmar ke dunia internasional sehingga keadaan dimyanmar menjadi perhatian
salah satu organisasi internasional
regional yaitu ASEAN yang nanti nya akan memiliki peran penting dalam
pendemokrasian di myanmar.
Perjuangan
keras rakyat myanmar dalam aksi demonstrasi terbesar yang tercatat dalam
sejarah myanmar akhirnya berhasil membuat pemimpin junta militer Jendral Ne Win
mengundurkan diri saat itu. Pengunduran diri dari jendral Ne Win sama sekali
tidak menandakan berakhirnya junta militer pada saat itu. Setelah jatuhnya
jendral Ne Win kepemimpinan diambil alih oleh Jendar Maung Maung yang sama-sama
berlatar belakang militer. Meski begitu kebijakan jendral maung maung lebih
cendung bersifat demokratis dah hal ini dianggap sebagai sebuah ancaman yang
besar bagi kekuasan junta militer. Hal ini berimbas pada kudeta militer untuk
kedua kali nya yang kali ini dilakukan oleh Jendral Saw Maung pada 19 september
1988. Setelah kurang lebih empat tahun memimpin akhirnya pada tanggal 1992, Saw
Maung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara dan mengangkat
Jendral Than Shwe sebagai penggantinya.
Demokrasi
yang diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di myanmar menyebabkan
pelanggaran HAM dimana mana. Junta militer yang mengambil alih kekuasaan
mendominasi bahkan mengendalikan sistem pemerintahan dengan membentuk Dewan
Peneguhan Hukun dan Peraturan (SLORC) dan kemudian diganti menjadi nama Dewan
Ketentraman dan Pembangunan Negara agar dianggap lebih ‘halus’ meski dalam
pelaksanaanya jauh dari harapan serata banyak melanggar HAM.
LATAR BELAKANG SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MYANMAR
Sejarah
Myanmar dapat dilihat sejak awal kemerdekaan, 4 Januari 1948, sebagai republik
independen Union of Burma, dengan Sao Shwe Thaik sebagai Presiden dan U Nu
sebagai Perdana Menteri. Demokrasi di Myanmar terhenti pada 1962, ketika
Jenderal Ne Win melancarkan kudeta dan sempat mengendalikan pemerintahan selama
26 tahun. Junta militer yang otoriter memperkokoh cengkeraman kekuasannya
melalui kudeta dan membatasi ruang gerak kaum oposisi pro-demokrasi.
Demonstrasi-demonstrasi pro-demokrasi seperti yang telah terjadi pada 1974,
1988 dan 2007 ini, selalu dihadapi dengan kekerasan militer. Pada 1988 Jenderal
Saw Maung melakukan kudeta dan membentuk pemerintahan yang dikenal sebagai
State Law and Order Restoration Council (SLORC). Pada 1989, SLORC mengumumkan keadaan
darurat untuk memukul para demonstran pro-demokrasi. Pada 1989 rezim SLORC
mengubah nama Burma menjadi Myanmar.
Menurut
Samuel P. Huntington dalam bukunya Tertib Politik menjelaskan bahwa, di dalam
Oligarki Pretorian perjuangan untuk memperoleh kekuasaan seringkali dibarengi
dengan kudeta tetapi aksinya hanya merupakan “revolusi istana” ketika satu
anggota oligarki mengganti kedudukan anggota lain tanpa menumpahkan darah.
Kepemimpinan puncak memang mengalami perubahan, tetapi di dalam ruang lingkup wewenang
pemerintahan atau partisipasi tidak terjadi perubahan yang berarti dan landasan
legitimasi sebagaimana halnya kerajaan mulai berakhir dan slogan serta program
baru revolusi dan pembangunan nasional mulai disebarluaskan (Samuel P.
Huntington - Rajawali Pers – 2004)
Sedangkan
menurut Saurip Kadi mengungkapkan bahwa, Kondisi masyarakat pretorian inilah
yang mendorong militer untuk terlibat dalam politik karena masyarakatnya
berupaya masuk ke dalam politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara
keseluruhan meskipun bangunan politiknya belum mapan (Saurip Kadi – PARRHESIA -
2006)
Kondisi
inilah yang mendorong militer Burma atau Myanmar untuk menguasai kekuasaan
karena keadaan politik yang belum mapan. Penguasaan militer terhadap pemerintahan
Myanmar memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi di Indonesia pada masa Orde
Baru dimana tentara Myanmar adalah para pejuang untuk memperjuangkan
kemerdekaan Burma/Myanmar dari kolonialisme Inggris.
ANALISIS:
DAFTAR PUSTAKA
menurut saya negara myanmar dengan bentuk pemerintahan juntai
militer itu kurang cocok , karena banyak sekali masyarakat yang menentang akan
hal tersebut, banyak rakyat myanmar yang berdemonstrasi. Sudah banyak
sekali terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat
myanmar ini sendiri yang beberapa dimotori oleh para aktivis mahasiswa maupun
tokoh-tokoh agama yaitu para biksu. Selain itu banyak kebutuhan yang harganya
melonjak.
DAFTAR PUSTAKA
goblok
BalasHapus