Negara Thailand

Tata Lian Purnama

1516031079

Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

2015

Thailand

Bentuk Negara Thailand

Bentuk negara Thailand adalah kesatuan, Thailand dibagi menjadi 77 Provinsi (termasuk Bangkok) yang disebut changwat setiap changwat dipimpin gubernur yang disebut Phuwarachakan.

Phuwarachakan adalah PNS-PNS karir yang diangkat oleh Mendagri, kecuali Gubernur Bangkok yang dipilih rakyat.

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara Thailand merupakan Parlementer. Negara ini dipimpin oleh seorang raja. Sedangkan kepemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Pemilihan perdana menteri dilakukan dengan cara :

 Public Election

atau Pemilihan Umum. Kemudian calon Perdana Menteri yang terpilih melalui pemilihan umum dilantik oleh Raja. Raja dipilih secara turun temurun, raja yang memipin negara Thailand saat ini adalah raja Bhumibol. Raja Bhumibol.

Latar belakang memilih bentuk negara dan sistem pemerintahan negara thailand

Thailand memiliki Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional [Kendati Monarki Konstitusional, Thailand menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang 1932 - 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Monarki Absolut Thailand dihapus sejak tahun 10 Desember 1932, hari konstitusi Thailand.

Monark Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monark tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari. Ada Dewan Negara Thailand, beranggota 18 orang yang diangkat Monark, yang fungsinya memberi nasehat berdasarkan permintaan Monark. Menteri-menteri dalam kabinet Thailand diangkat oleh Monark tetapi bertanggung jawab kepada Rathasapha. ].

Thailand menganut Sistem pemerintahan: Parlementer [Monark sebagai Kepala Negara; Perdana Menteri sebagai Kepala Administratif Pemerintahan].

Parlemen: Bikameral (Sapha Phuthaen Ratsadon/House of Representatives +  Wuthisapha/Senate). Sapha Phuthaen Ratsadon dan Wuthisapha merupakan unsur parlemen Thailand (Rathasapha) [Sapha Phuthaen Ratsadon terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 100 orang dipilih lewat sistem proporsional dengan varian Party List (dari parpol), sementara 400 dengan sistem mayoritas dengan varian First-Past-The-Post (dari parpol).  Fungsi utamanya menginisiasi dan memberi persetujuan RUU, merancang anggaran, memilih Perdana Menteri dari antara anggota parlemen, memberhentikan menteri, memonitor administrasi negara, serta bersama Wuthisapha memutuskan masalah-masalah substansial negara seperti masalah konstitusi, prosedur pemerintahan yang penting, deklarasi perang dan damai, serta meratifikasi perjanjian internasional. 

Anallisa Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan

Menurut saya bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dimiliki negara Thailand belum efektif sampai sekarang karna sistem pemerintahan negara Thailand dari abad ke 13 sampai sekarang adalah pemerintahan yang dibentuk oleh koalisi partai-partai politik yang dipimpin oleh perdana menteri. Sementara Thailand telah mengalami banyak kudeta d’Etats sejak menjadi monarki konstitusional dan politik Thailand adalah urusan kontroversial, orang-orang Thai yang aktif secara politik dan nilai tempat yang tinggi pada demokrasi mereka bisa dibilang lemah. Saat ini, Thailand terlibat dalam perdebatan politik atas implikasi dari kudeta itu dan menggoncangkan legislatif berikutnya hingga disebabkan oleh protes masa baik menentang dan mendukung mantan perdana menteri. Meskipun demikian, rakyat Thailand sangat aktif secara politik dan menghargai kebebasan mereka meskipun demokrasi mereka lemah.

Ø  http://www.academia.edu/5497130/BAB_II_PEMBAHASAN

Ø  http://hutagaoltrisna.blogspot.co.id/2014/12/sistem-pemerintahan-thailand.html